You are here
Home > POLITIK > Apel Siaga Jelang Pungut Hitung Pemilu 2024, Ini Ketegasan Ketua Bawaslu Halbar

Apel Siaga Jelang Pungut Hitung Pemilu 2024, Ini Ketegasan Ketua Bawaslu Halbar

JAILOLO – Dalam rangka persiapan menjelang hari Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Bawaslu Halmahera Barat, Maluku Utara, menindaklanjuti Instruksi Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilu.

Dalam menindaklanjuti Instruksi Bawaslu RI itu. Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat melaksanakan kegiatan “Apel Siaga Pengawasan Pemilu Tahun 2024 ” yang berlangsung dilapangan Sasadu Lamo, desa Acango, Kecamatan Jailolo.Minggu(10/2/2024).

Gelaran Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Umum serentak 14 Februari 2024 kali ini, mengunakan tema “Bersama Bawaslu awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakan keadilan pemilu”.

Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat Nimrot Lasa,dalam sambutanya menitipkan bebebrapa poin Penting terhadap Jajaran tingkat kecamatan hingga desa, dalam menjaga pesta demokrasi yang baik. Sebab perjalanan untuk menuju Hari pemilihan umum pada 14 Ferbuari perlu ditingkatkan peran aktif dari semua pihak terkait yang terlibat.

“Disini kita sudah ada di masa tenang, di masa tenang ini, teman teman harus lebih teliti dan fokus dalam pengawasan, khususnya pengawas di tingkat desa,”pintah ketua.

Nimrot menyampaikan, masa tenang merupakan masa berakhirnya seluruh aktifitas perserta Calon Legislatif yang melalakukan kampanye. Hal itu berdasarkan ketentuan pemilu.

“Saya ingatkan, di masa tenang, untuk kampanye dalam bentuk apa pun tidak diperbolehkan,”tegas Nimrot.

Menurutnya, tingkat Kecurangan dalam pemilihan umum adalah dengan cara mencuri suara pemilih. Untuk itu, harus diperketat Pengawasan tempat pengumutan suara agar tidak terlibat dalam persoalan tersebut yang terdampak pada Persoalan Hukum.

“Kejahatan pemilu tertinggi adalah mencuri suara. Oleh sebab itu, di masa tenang ini, teman teman PTPS Harus hati hati jangan sampe terkena pidana,”ucapnya.

Tak hanya itu, Nimrot juga meminta agar Pengawasan jajaran Kecamatan dan desa harus maksimal melakukan pencegahan terhadap praktek kecurangan oleh pihak tertentu yang menganggu berjalannya Pemilihan umum.(J0-1)

Leave a Reply

Top