You are here
Home > Berita > TERKINI > Lagi-Lagi, Pemda Halbar Tak Mampu Bayar Dana Operasional PKH

Lagi-Lagi, Pemda Halbar Tak Mampu Bayar Dana Operasional PKH

JAILOLO – Lagi dan lagi, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, menunda pembayaran Operasional PKH Kemensos. Hal ini disampaikan Kordinator PKH Kabupaten Halbar, Ayub Sani Ibrahim kepada wartawan saat dikonfirmasi, Senin, (1/1/2024).

Menurut Ayub, dari awal tahun 2023 Hingga Memasuki Tahun 2024, Pemda Halbar tidak membayar dana sharing operasional PKH Kemensos di Kabupaten Halmahera Barat.

“Dari awal tahun 2023 hingga masuk akhir tahun kemarin, kami terus menyampaikan kepentingan terkait dana sharing kami, karena dana tersebut sangat berkaitan dengan operasional kegiatan yang nantinya dilaksanakan oleh teman-teman PKH sebagai pendamping di lapangan,”tuturnya.

Ia bilang, banyak jenis Bansos yang harus di kawal oleh teman-teman PKH di lapangan, meliputi PKH dan BLT yang saat ini sedang di salurkan, tetapi mirisnya pendamping PKH di Halbar tidak mendapatkan dana sharing anggaran dari Pemda setempat.

“Pemda Halbar harus mementingkan keperluan kami, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, jika tidak ada dana shering maka kerja teman-teman PKH dilapangan juga akan terganggu,”ujarnya.

Dirinya menyatakan, bahwa masalah ini akan Ia laporkan ke Kementerian Sosial terkait penundaan dana shering dari Pemda untuk PKH Halbar.

“Intinya persoalan ini saya akan laporkan ke Kemensos,”tegasnya.(red)

Leave a Reply

Top