You are here
Home > Uncategorized > Ini Koleksi Utang Pemerintahan James Uang Dan Djufri Muhammad

Ini Koleksi Utang Pemerintahan James Uang Dan Djufri Muhammad

JAILOLO – Wacana adanya Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat (Halbar) Bakal Disomasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencairan anggaran akhir Tahun 2023.

Pasalnya, pencairan anggaran akhir tahun dinilai berpihak sehingga menunggak utang yang merugikan sejumlah pihak.

Amatan wartawan Jum’at, (29/12/2023) berkisar pukul 11.30 terjadi insiden kekacauan di ruang Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halmahera Barat akibat adanya ratusan Surat Perintah Membayar (SPM) yang suda ditanda tangani Kepala BKAD Halbar Sonya Mail, tidak dapat diterbitkan SP2D karena alasan terjadi kekosongan anggaran akhir tahun 2023.

Sejumlah Bendahara dan Kontraktor disaat insiden itu berteriak atas sejumlah hak dan utang yang belum terbayar tahun anggaran 2023 oleh BKAD Halbar, diantara dugaan hak tunjangan ASN di sekretariat daerah selama tiga bulan dengan rincian masing-masing sebesar Rp 1 juta.

Hutang biaya Kinerja sejumlah Kepala bidang masing-masing sebesar Rp 1,5 juta, serta biaya kinerja Kepala Dinas sebesar Rp 5- 6 juta setiap bulan, biaya Honor ratusan Non ASN masing-masing sebesar Rp. 1 juta kepada ratusan honorer, serta Remon tenaga kesehatan Non-ASN sebesar Rp 1 juta lebih selama dua bulan kepada masing-masing tenaga kesehatan.

Selain Itu ada juga insiatif ratusan penyuluh pertanian selama enam bulan, serta Insentif Honor di Perijinan yang belum dibayar dan insentif Dokter juga masih tertunggak tiga bulan.

Bukan hanya itu, tunggakan honor Forkopimda selama dua bulan juga belum sanggup dibayar oleh BKAD Halbar dan
anggaran Partai Politik seperti Partai Hanura sebesar Rp 125 juta.

Bahkan Kinerja dan operasional Para camat pada sembilan kecamatan juga belum dibayar serta tamsil guru tak sanggup direalisasikan dan anggaran Ganti Uang Persediaan pada Sekretariat DPRD Halbar yang sebanyak Rp. 1,4 miliar yang dianggarkan hanya dapat dibayar Rp 400 juta pada beberapa bulan terakhir.

Lebih lagi yang telah menjadi wacana di KPK seperti pokok-pokok pikiran DPRD berkisar Rp 7 miliar juga bakal disomasi karena Pemda tak sanggup merealisasi, dan biaya honorer kinerja perbendaharaan Dinas termasuk anggaran KPU 14 miliar dan Bawaslu dengan asumsi MoU pencarian awal 40 persen belum dibayar.

Untuk diketahui Ini belum termasuk anggaran dari pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dinantikan oleh kontraktor akan dibayar oleh BPKD Halbar pada akhir tahun ini.

Meski kondisi demikian, BPKD Halbar tetap menunjukan keperpihakan pencairan pada sejumlah anggaran dan diantara lain seperti halnya anggaran PKK Rp 500 juta lebih dan sisa anggaran pekerjaan SMP N 2 Halbar sebesar Rp 2 miliar lebih.

Sementara Kepala BKAD Halbar Sonya Mail, pada kesempatan itu mengaku Keuangan menghentikan proses pelayanan karena daerah mengalami kekosongan anggaran pada akhir tahun anggaran 2023.(red)

Leave a Reply

Top