You are here
Home > Berita > TERKINI > Temuan 35 Miliar, KPK Didesak Segera Tangkap Bupati Halbar

Temuan 35 Miliar, KPK Didesak Segera Tangkap Bupati Halbar

JAILOLO– Sentrum Mahasiswa Indonesia (Semaindo) Halmahera Barat kembali menggelar unjuk rasa di Depan Gedung KPK RI Kamis (28/12) tadi Jakarta Selatan.

Aksi unjuk rasa yang digelar kali ke-empat ini mempertanyakan KPK RI dalam menindaklanjuti aduan Laporan terkait hasil Temuan LHP BPK RI Rp.35.647.915.490 (miliar) yang telah diserahkan ke Bagian Pengaduan Masyarakat KPK RI beberapa waktu lalu oleh Semaindo Halbar.

Koordinator Aksi Sahrir Jasmin kepada wartawan menyatakan, Kehadirannya bersama teman-teman di depan gedung KPK rupanya yang ke 4 kali Tentu mempertanyakan terkait laporan dugaan tindak pidana Korupsi Dana PEN sebesar Rp. 208.500 Miliar di Kabupaten Halmahera Barat pada bulan lalu yang telah di adukan di bagian aduan masyarakat KPK pada 10 Desember 2023 lalu, sudah sejauh mana prosesnya.

“Apa penyebab sehingga sampai saat ini KPK tidak kunjung proses dan panggil Bupati dan Wakil Bupati Halmahera barat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga Miliaran Rupiah,”ujar Sahrir.

Menurutnya, bukannya sudah jelas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK-RI dengan Nomor PHP : 16.B/,LHP/XIX.TER/05/23 tanggal 14 Mei 2023.

“Atau sejauh ini jangan-jangan KPK takut dengan Bupati Halmahera Barat.
sehingga tidak diproses laporan kami,”ujarnya.

Ia juga meminta agar KPK perlu perhatian khusus dan fokus untuk ungkap kasus pinjaman dana Pemulihan Ekonomi (PEN) Di Halmahera Barat, karena dari proses pengajuan pinjaman hingga pencairan dan kualitas pekerjaan yang dianggarkan dari Dana PEN itu Dinilai tidak sesuai dengan besaran anggaran yang digelontorkan.

“Belum lagi dengan minimnya pengawasan dan tidak adanya transparansi atas hasil dan efektivitas pengawasan pengelolaan pinjaman PEN di kabupaten Halmahera barat.
Bukan dana PEN saja yang harus di periksa namun, banyak yang perlu di periksa diantaranya : Dana Hibah KONI, Dana Hibah PMI, PKK, PRAMUKA, PESPAWARI, Dan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Pada tahun 2021, 2022 dan 2023, serta Dana Hibah Kemesjid dan Gereja karena diduga Kuat Atas Laporan Pertangung Jawaban (LPJ) yang di buat asal-asalan dan juga perjalanan dinas DPDR Halmahera Barat,”ungkapnya

Semaindo juga desak beberapa tuntutan seperti:
1. Mendesak KPK segera panggil dan periksa Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, James Uang dan Jufri Muhammad terkait kasus dugaan Tindak pidana Korupsi dana PEN Senilai Rp. 208.500. M
2. Meminta KPK Mengusut 7 Item program pembangunan di Kab. Hal-Bar yg di duga tdk sesuai dengan Sub Anggaran yang telah di tentukan.
3. Meminta kepada KPK agar segera mengeluarkan surat sprindit untuk dugaan korupsi Dana PEN di Halbar.
4. Meminta kepada KPK untuk memeriksa terkait perjalanan dinas DPRD Halbar.

Berdasarkan Data yang dihimpun Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Tahun 2022 Nomor LHP:16.B/LHP/XIX/.TER/05/2023 Tanggal 14 Mei 2023, Adapun temuan yang didapat dengan total Rp. 35.647.915.490 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pengelolaan Pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, belanja makanan dan minuman pada bagian umum perencanaan dan keuangan sekretaris daerah dan badan pengelolaan daerah melebihi standar biaya yang ditetapkan sebesar. Rp 64.746.000.

2. Pembayaran pekerjaan Pembangunan jalan sirtu Desa Bukubualawa Tauro dan Hatebicara Halmahera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rp.56.289.303.

3. Pengelola restribusi pada 2 SKPD belum sesuai ketentuan Rp. Rp 96.839.830,

4. Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal tahun anggaran 2022 pada 4 SKPD
Rp.7.915.493.977,

5. Belanja barang jasa konsultansi pada dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana melebihi kewajibannya Rp.29.950.000.

6. Denda keterlambatan atas belanja modal pada 6 SKPD belum dikenakan sebesar Rp. 833.272.718.

7. Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal tahun anggaran 2022 pada 4 SKPD Rp. 7.915.493.977

8. Denda keterlambatan atas belanja modal pada 6 SKPD belum dikenakan sebesar Rp. 833.272.718,60

9.Belanja modal Gedung dan bangunan pada dinas Pendidikan dan kebudayaan melebihi kewajibannya sebesar Rp. 24.214277.00,-
24.214.277.00,-

10.Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal tahun anggaran 2022 pada 4 SKPD Rp. 7.915.493.977.

11. Realisasi belanja honorarium pada tiga SKPD melebihi Standar biaya yang diatur dalam peraturan bupati sebesar Rp. 553.552.500.

12. Realisasi belanja perjalanan dinas pada dinas pariwisata dan kepemudaan olahraga dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 138.181.017

13.Denda keterlambatan atas belanja modal pada 6 SKPD belum dikenakan sebesar Rp. 833.272.718.

14.Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas pelaksanaan pekerjaan jalan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp. 3.428.815.821.

15.Realisasi belanja honorarium pada tiga SKPD melebihi Standar biaya yang diatur dalam peraturan bupati sebesar Rp. 553.552.500.

16. Realisasi belanja perjalanan dinas pada dinas pariwisata dan kepemudaan olahraga dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 138.181.017.

17. Denda keterlambatan atas belanja modal pada 6 SKPD belum dikenakan sebesar Rp. 833.272.718,

18. Denda keterlambatan atas belanja barang dan jasa kegiatan pengadaan alat pertukangan pada dinas sosial P3A belum dikenakan sebesar Rp. 29.370.600.

19. Denda keterlambatan atas belanja modal pada 6 SKPD belum dikenakan sebesar Rp. 833.272.718,

Dengan Jumlah Kerugian Negara total, Sebesar : Rp. 35.647.915.490.(red)

Leave a Reply

Top