You are here
Home > Berita > EKONOMI > APBN 2024 Maluku Utara Meningkat: Perlunya Strategi Pembangunan Melalui Kebijakan Fiskal yang Cerdas dan Terarah

APBN 2024 Maluku Utara Meningkat: Perlunya Strategi Pembangunan Melalui Kebijakan Fiskal yang Cerdas dan Terarah

TERNATE – Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, didampingi oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara Tunas Agung Jiwa Brata, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara, Lembaga serta Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 wilayah Maluku Utara kepada para Bupati, Walikota, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) lingkup Provinsi Maluku Utara, secara simbolis penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD pada tahun 2024, dilakukan secara digital, berlangsung di Ballroom Royal’s Resto Ternate, Kamis (14/12/2023).

Dikesempatan itu Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba menyampikan, kondisi perekonomian global saat ini masih penuh ketidakpastian, baik akibat geopolitik yang memanas, tantangan perubahan iklim, dan dampak kenaikan suku bunga tinggi dari negara maju. Namun demikian, pertumbuhan perekonomian di Indonesia tetap terjaga sekitar 5% yang didukung oleh permintaan konsumsi maupun investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dapat menjadi modal yang baik untuk pelaksanaan APBN tahun 2024.

APBN selama ini menjadi instrumen penting dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan guncangan yang mengancam perekonomian dan masyarakat. Pada tahun 2024, APBN berperan penting dalam menghilangkan kemiskinan ekstrim mendekati 0% dan penurunan stunting menjadi 14% yang merupakan tujuan pembangunan nasional.

“Mengingat tahun 2024 merupakan tahun terakhir Pemerintahan periode 2019-2024, optimalisasi anggaran perlu dilaksanakan dalam rangka menuntaskan berbagai agenda pembangunan yang sudah direncanakan, sehingga tongkat estafet yang kita berikan dapat menjadi modal terbaik bagi Pemerintahan yang akan datang untuk melanjutkan pembangunan,” pesan Abdul Gani Kasuba.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara Tunas Agung Jiwa Brata, turut menyampaikan bagaimana peran kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perkembangan perekonomian di Maluku Utara dalam kegiatan yang mengambil tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini.

“Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menjadi yang tertinggi secara nasional, mencapai angka 25,13% (yoy) pada triwulan III tahun 2023, jauh di atas angka nasional yang hanya sebesar 4,94% (yoy). Pertumbuhan ekonomi ini diproyeksikan akan terus tumbuh tinggi pada tahun 2024,” jelasnya.

Sebagai salah satu pilar utama yang menentukan arah pembangunan di Maluku Utara, pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan pendampingan strategi pembangunan melalui penerapan kebijakan fiskal yang cerdas dan terarah.

”Kebijakan fiskal di daerah haruslah mendukung pelaksanaan program ekonomi yang memprioritaskan sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi pilar utama yang tidak hanya menyokong kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membentuk pondasi kuat bagi masa depan Maluku Utara,” tegas Tunas Agung pada kegiatan yang dihadiri oleh para Bupati/Walikota dan KPA lingkup Provinsi Maluku Utara.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, menyampaikan bahwa alokasi anggaran di Maluku Utara pada tahun 2024 meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. “Provinsi Maluku Utara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp17,86 triliun atau naik 5,87% dari alokasi anggaran tahun 2023. Jumlah tersebut terdiri dari alokasi untuk belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp5,36 triliun yang tersebar pada 40 K/L dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp12,50 triliun untuk 11 Pemerintah Prov/Kab/Kota,” tuturnya.

Alokasi belanja K/L yang meningkat sebesar 6,76% (yoy) pada tahun 2024 diarahkan untuk perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada. Sedangkan alokasi TKD yang mengalami peningkatan sebesar 5,49% digunakan untuk mendukung pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, peningkatan investasi, dan peningkatan kualitas belanja daerah.

“Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam mengawal APBN tahun anggaran 2024 untuk menghasilkan belanja yang lebih berkualitas (spending better). Melalui belanja berkualitas, APBN diharapkan turut menggerakkan kehidupan ekonomi masyarakat dan memberi dampak ikutan (multiplier effect) secara lebih besar pada kegiatan perekonomian, sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara,” tandasnya.

Dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara juga menyampaikan strategi pembangunan ekonomi dan fiskal Maluku Utara. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi pilar utama yang kuat bagi masa depan Maluku Utara.

“Isu kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan hingga pembangunan infrastruktur masih perlu diperhatikan. Dengan kebijakan fiskal yang memadai, kita dapat meningkatkan fasilitas pendidikan, perluasan akses layanan kesehatan, hingga keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan sekolah unggulan perlu digagas sebagai terobosan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan menopang pembangunan manusia Maluku Utara secara berkelanjutan.” ucapnya.

Dengan komitmen bersama dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan pendidikan di sekolah unggulan, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang kuat dan berdaya saing tinggi, yang pada akhirnya akan menjadi pendorong utama kemajuan Maluku Utara.

Dalam rangkaian acara Penyerahan DIPA dan Alokasi TKD TA 2024 ini, terdapat pula sesi penandatanganan pakta integritas, disaksikan oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara dan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara, yang memuat kesepakatan antara Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Para KPA dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, diberikan pula penghargaan kepada Satker K/L dan Pemerintah Daerah terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2023.

“Mari kita jaga kualitas belanja, perkuat sinergi dan harmonisasi, perkuat tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel dan pruden serta berintegritas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.” pungkas Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara pada akhir laporannya.(rls/SMG)

Leave a Reply

Top