TERNATE – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate, meminta sikap tegas dari Kajati Provinsi Maluku Utara agar mengusut tuntas dugaan kasus korupsi Dikbud Pemprov, Jumat (22/09/2023).

Ketua Bidang PPD HMI Cabang Ternate, Abdullah Karmadi mengungkapkan, kasus dugaan korupsi di tubuh Dikbud sampai saat ini belum ada kejelasan dari Kejati Maluku Utara, untuk itu HMI cabang Ternate mendesak agar Kejati segera menetapkan tersangka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dugaan, korupsi permintaan Fee Proyek 10 sampai 15 % seluruh paket proyek yang ada tangani Dikbud. Selain itu, dugaan korupsi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 di Dikbud Malut.

“Ada keterlibatan dari Sekretaris Dikbud dugaan kasus korupsi pada tahun 2022 lalu yang sampai saat ini belum jelas, oleh karena itu kami dari HMI minta sikap transparansi dari Kejati Maluku Utara agar lebih seirus dalam menangani kasus tersebut,” ucap Ketua Bidang PPD HMI Cabang Ternate itu.

Lebih lanjut Abdullah Karmadi mengatakan, soal mahalnya biaya pendidikan saat ini, karena duagaan korupsi tentu akan berefek pada kurangnya distribusi fasilitas infrastruktur ditingkat instansi sekolah.

Maka dari itu, soal kasus dugaa korupsi pada Dikbud seharusnya menjadi perhatian lebih seirus oleh yang lembaga yang berwenang dalam hal ini Kajati Maluku utara.

“Jika masalah ini tidak secepatnya di tangani maka HMI Cabang Ternate, akan melakukan Konsulidasi dan aksi demonstrasi,” terangnya.(Saf/SMG)