JURNALONE.ID – Untuk mengejar targek penurunan angka kemiskinan Tahun 2023 di Provinsi Maluku Utara, Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali meminta adanya kerjasama seluruh stakeholder dari semua kota dan kabupaten.
Penyampaian tersebut disampaikan Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor), digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Malut, di Sahid Bella Ternate, Jumat (14/07/2023).
Orang nomor dua Malut itu mengatakan, kemiskinan menjadi program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Malut Tahun 2020-2022. Untuk itu kerja sama stakeholder menjadi bagian penting menekan angka penurunan kemiskinan di Maluku Utara.
“Dalam penanggulangan kemiskinan sesuai program RPJMD Provinsi Maluku Utara tersebut akan ditargetkan turun menjadi 6,19 persen,” kata Wagub Malut dihadapan peserta Rakor yang dihadiri para kepala daerah se Maluku Utara.
Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali mengungkapkan bahwa, saat ini tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara yakni 6,32% (Enam, tiga puluh dua persen) dan itu pada tahun 2022, dimana ditargetkan akan turun di Tahun 2023 nanti.
“Hal ini merupakan tanggung jawab bersama, untuk itu dirinya meminta dukungan kepada semua pihak untuk dapat bekerja sama, saling bahu membahu agar target tersebut dapat tercapai,” ucap Wagub.
Lebih lanjut, Wagub menjelaskan Rakor ini sangat penting dilakukan, sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan SDM Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota.
“Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi, kota dan kabupaten agar secara bersama-sama membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan, khususnya masalah permasalahan kemiskinan yang ada di Maluku Utara,” ujarnya Wagub.
Untuk itu, Wagub mengharapkan Rakor ini dapat menghasilkan rujukan kepada masyarakat miskin yang lebih efektif dan efesien. Dengan demikian kelompok masyarakat dapat mengakses kegiatan produktif agar dapat memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi pada keluarga miskin.
Dari sisi produktif diupayakan agar kelompok tenaga kerja dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif, sehingga program peningkatan keterampilan dan kualitas mendukung pengembangan usaha.
“Kepada semua kepala daerah dan pimpinan instansi terkait saya meminta agar memperhatikan kondisi masyarakat di daerah masing-masing sehingga setiap kebijakan dan program kegiatan dapat sejalan,” pungkasnya.(red/SMG)
