JAILOLO – Bupati Halmahera Barat, James Uang, mengambil keputusan berani dengan melakukan nonjob atau pencopotan terhadap Plt. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Hendrik Sarapung, yang juga merupakan iparnya sendiri. Langkah ini diambil untuk menepis tuduhan dinasti dalam pemerintahan kabupaten tersebut.
Meskipun Hendrik Sarapung telah mengikuti tahapan asesmen bahkan menempati peringkat pertama dari tiga orang kandidat sebagai kadis pertanian sehingga memenuhi persyaratan.Namun Bupati James Uang menyadari pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pemerintahan.
“Dalam upaya untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan proses pengangkatan pejabat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil, saya selaku Bupati mengambil langkah tegas dengan menonjobkan Hendrik Sarapung,”tegas, Bupati James, Jumat(7/7).
Sementara, Hendrik Sarapung, dengan sikap profesionalnya sebagai seorang birokrat, menerima keputusan Bupati dengan legowo. Ia menyadari bahwa sebagai abdi negara, kesiapan untuk diangkat atau dinonjobkan adalah bagian tak terpisahkan dari tugasnya.
Hendrik Sarapung mengungkapkan, komitmennya untuk tetap bekerja dengan dedikasi dan memberikan kontribusi terbaiknya kepada masyarakat Halmahera Barat, tanpa mempertimbangkan hubungan pribadi yang ada. “Jadi saya tetap profesional, kalau itu sudah menjadi keputusan pimpinan,”ungkapnya.
Keputusan yang diambil oleh Bupati James Uang menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Langkah ini juga menunjukkan niatnya untuk menghadirkan kepemimpinan yang berintegritas dan memastikan bahwa semua proses penunjukan pejabat berlangsung secara adil dan objektif.
Isu dinasti dalam pemerintahan sering kali menjadi perhatian masyarakat. Dalam hal ini, langkah tegas yang diambil oleh Bupati James Uang memberikan contoh nyata bahwa prinsip meritokrasi dan profesionalisme menjadi pedoman utama dalam pengangkatan pejabat di Kabupaten Halmahera Barat.
Dengan pencopotan Hendrik Sarapung, Bupati James Uang berharap, agar supaya dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa penunjukan pejabat didasarkan pada kualitas dan kemampuan, bukan hubungan pribadi atau nepotisme.
“Langkah ini diharapkan akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Halmahera Barat,”ungkapnya.(red)
