TERNATE, JURNALONE.ID -Hari pertama masuk kantor setelah cuti bersama libur hari raya idulfitri, Pemerintah Daerah Maluku Utara, langsung tancap gas dengan menggelar rapat Forum lintas Prangkat Daerah, dalam rangka penyusunan Rancangan Kerja Prangkat Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.
Mewakili Gubernur Maluku Utara, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir membuka rapat Forum Lintas Prangkat Daerah sekaligus menyampaikan arahan Gubernur Abdul Gani Kasuba, berlangsung di hotel Dafam Ternate, Rabu (26/04/2023).
Samsuddin Abdul Kadir menyampaikan dari segi makro pembangunan terdapat 6 indikator makro sesuai permendagri nomor 18 tahun 2020 untuk mengevaluasi kinerja pembagunan suatu daerah. Pada capaian makro menunjukan Maluku Utara berada pada tataran capaian positif.
“Pembangunan manusia mengalami kenaikan, pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan yang signifikan diikuti dengan kenaikan PDRB perkapita,” kata Samsuddin yang memaparkan sambutan Gubernur Malut itu.
Sementara angka kimiskinan di Maluku Utara mengalami penurunan. Rasio yang meningkat mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan. Meskipun secara makro memperlihatkan suatu keberhasilan akan tetapi kita masih terus diperhadapkan pada tantagan pembangunan yang perlu diperhatikan.
“Ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian yakni dari segi ekonomi, sisi ketenagakerjaan dan aspek kemiskinan dimana kita diperhadapka dengan tantagan bagaimana mengefektifkan kinerja penanggulangan kemiskinan yang lebih baik dan terarah,”ungkap Samsuddin.
Dia menyampaikan, lebih jauh menyoroti indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah, maka dari 17 indikator kinerja daerah, kurang lebih 10 indikator yang dicapai cukup baik dengan catatan-catatan peningkatan.
Terdapat 3 indikator yang memerlukan kerja keras, dan yang paling berpengaruh dari itu adalah bagaimana meningkatkan sektor-sektor basic potensial, Pertanian, perikanan kelautan yang merupakan sektor andalan, serta bagaimana meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, terdapat 3 indikator lainnya, antara lain indeks kerukunan beragama, indeks kebudayaan, dan reformasi birokrasi belum dirilis, tetapi Saya mendorong Saudara-saudara untuk memikirkan dan membahas, terutama langkah-langkah perbaikan ke depan.
“Tiga indikatr itu antara lain, perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran, akuntabilitas, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa serta sejumlah tantangan dalam rangka perbaikan tatalaksana pemerintahan,”ujarnya.
Dikesempatan tersebut Sekretaris Daerah juga saya menyinggung soal anggaran, karena output atau keluaran dari Forum Perangkat Daerah adalah Renja Perangkat Daerah yang disertai dengan pagu indikatif. Mengacu pada capaian tahun 2022 kemarin, pendapatan daerah kurang lebih 3 Triliun lebih.
“Pendapatan ini didominasi oleh transfer pusat. Sementara itu, DAU yang kita terima sudah ditentukan penggunaannya sesuai kebijakan moritarium,” jelasnya.
Sementara itu, dalam rangka percepatan pembangunan ruas jalan provinsi, melalui kebijakan daerah telah dilaksanakan dengan metode multy years, sehingga perlu diperhitungkan juga untuk pengalokasiannya pada tahun depan.
Tahun 2024 juga merupakan tahun politik yang tentu saja perlu dialokasikan oleh masing-masing daerah, sehingga pada forum ini, perlu dilihat bahwa dengan mempertimbangkan belanja wajib dan mengikat yang ada, maka kapasitas riil untuk keuangan daerah menjadi sangat terbatas.
“Oleh karena dengan melihat kapasitas riil keuangan daerah, Saya perlu ingatkan beberapa hal yang menjadi perhatian yakni perlu diperhitungkan dengan baik belanja wajib dan mengikat yang melekat pada setiap Perangkat Daerah, sehingga tidak mengalami permasalahan pada tahapan pengaggaran,” harapnya.
Kemudian, alokasi anggaran dilakukan secara realistis dan selektif memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat keefektifan dari intervensi program yang akan dilakukan dan kolaborasi yang efektif sehingga program dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan dampak yang akan dicapai.
“Perlu Memperhatikan juga Rancangan RKP Pemerintah RI Tahun 2023, baik yang sudah disepakati dalam Rakorbangtek Renbang, serta akan disampaikan dalam Rakorgub dan Musrenbangnas pada Bulan Mei nantinya,” tandasnya.(red/SMG)
