TERNATE, JURNALONE.ID – Mendekati akhir Kuartal I 2023, harga komoditas masih volatile dengan harga energi dalam tren menurun. Risiko global juga masih dibayangi oleh tingginya inflasi di negara maju yang masih jauh di atas suku bunga acuan, sementara di negara berkembang, inflasi sudah berada di bawah suku bunga acuan. Sementara itu, prospek perekonomian domestik masih kuat dan diproyeksikan tumbuh stabil di Kuartal I 2023.
Selain itu, kinerja Rupiah dan pasar SBN juga masih terjaga, namun demikian gejolak dan sentimen di pasar keuangan perlu terus dicermati. Kinerja APBN pada Februari 2023 mencatatkan surplus didukung tren belanja yang positif, serta diimbangi kinerja pendapatan yang masih kuat. Meski demikian, kewaspadaan dan mitigasi tetap dilakukan mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.
Hal itu diungkapkan Perwakilan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Achmad Syaiful Mujab dalam acara Torang Pe APBN Edisi Bulan Maret 2023 Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Jumat (17/03).
Dirinya menyanjelaskan sebagai senjata utama yang strategis guna mewujudkan pemulihan ekonomi nasional, kinerja APBN tentunya perlu terus ditingkatkan. Kinerja baik APBN di tahun 2022 perlu terus berlanjut hingga tahun 2023. Realisasi pendapatan sampai dengan 28 Februari 2023 tercatat sebesar Rp541,4 Miliar atau 15,84% dari target. Sedangkan belanja telah terealisasi sebesar Rp1.947,66 Miliar atau 11,53% dari pagu APBN, sehingga APBN sampai dengan periode ini mengalami defisit sebesar Rp1.406,26 Miliar (10,44% dari pagu).
“Kinerja pendapatan wilayah Maluku Utara sampai dengan 28 Februari 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp216,87 Miliar atau 66,83% (yoy). Kenaikan ini didominasi oleh peningkatan pajak penghasilan non migas sebesar Rp244,11 Miliar atau 167,61% (yoy),” kata Mujab.
Lebih lanjut, pada sisi belanja, realisasi belanja di Provinsi Maluku Utara sampai dengan Februari 2023 untuk Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar Rp33,29 Miliar atau 8,41% (yoy). Hal tersebut didukung oleh kenaikan belanja barang dan belanja pegawai masing-masing sebesar Rp54,89 Miliar atau 48,54% dan Rp11,55 Miliar atau 5,78% (yoy). “Adapun Belanja TKDD sampai dengan Februari 2023 mengalami penurunan sebesar Rp98,27 Miliar atau 6,11% (yoy). Penurunan ini didorong oleh adanya penurunan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp401,21 Miliar atau 28,38% (yoy),”ungkapnya.
Beralih ke sisi APBD regional Maluku Utara, realisasi pendapatan daerah sampai dengan Akhir Februari 2023 adalah sebesar Rp1.552,82 Miliar (12,17% dari pagu), belanja daerah Rp644,14 Miliar (4,78% dari pagu), dan pembiayaan daerah sebesar Rp345,65 Miliar. Sehingga, Akumulasi SiLPA dihasilkan sebesar Rp1.243,33 Miliar. Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara s.d 28 Februari 2023 didominasi oleh komponen dana transfer.
Sedangkan, Realisasi Belanja APBD Provinsi Maluku Utara didominasi oleh komponen belanja operasi. Sedangkan komponen TKDD sampai dengan 28 Februari 2023 telah disalurkan kepada Pemerintah Daerah di Regional Maluku Utara sebesar Rp1.483,88 Miliar. TKDD tersebut terdiri dari realisasi DBH sebesar Rp376,92 M dan DAU sebesar Rp1.014 Kementerian Keuangan Sekretariat Jenderal Perwakilan Kementeran Keuangan Provinsi Maluku Utara Miliar serta DAK Non Fisik sebesar Rp92,17 Miliar.
Dari sisi pendapatan, pada sisi PAD sampai akhir Februari 2023, realisasinya masih di angka 4,10% dari target. Komponen pajak daerah dan retribusi daerah masih terealisasi sebesar 8,22% dan 3,66% dari target sehingga perlu adanya perhatian khusus. Oleh karena itu, pemda perlu menerapkan strategi-strategi akselerasi yang dimilikinya guna menggenjot dan mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah, Sementara itu, dari sisi belanja, kinerjanya masih juga perlu ditingkatkan karena baru menyentuh 4,78% dari pagu.
“Hal ini tentunya memerlukan perhatian dari pemerintah daerah guna mengakselerasi pelaksanaan program prioritas agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana serta pemerataan penyerapan anggaran untuk menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun,”ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan dari Kementerian Keuangan Satu Maluku Utara juga menjelaskan tentang kondisi terkini perekonomian Maluku Utara.“Pertumbuhan ekonomi di Triwulan IV Tahun 2022 tercatat sebesar 17,74% (yoy), dengan kontribusi terbesar disumbang oleh sektor pertambangan dan penggalian.
Sektor produksi yang mengalami pertumbuhan ekonomi terbesar, sambung Mujab, adalah Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 66,35% (yoy). Sektor industri pengolahan masih mendominasi struktur perekonomian di Maluku Utara dengan proporsi 25,76 %. Hal ini disebabkan tingginya aktivitas pada sektor industri pengolahan khususnya tambang. Pertumbuhan industri pengolahan dan pertambangan menyebabkan dampak lain, yaitu terjadi pergeseran sektor ekonomi.
“Jika dilihat perkembangan distribusi PDRB selama 5 tahun terakhir, terjadi penurunan yang signifikan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di sisi lain, terjadi peningkatan sektor industri pengolahan dan pertambangan,” terangnya.
Beralih ke inflasi, data dari BPS Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa inflasi Provinsi Maluku Utara, tepatnya Kota Ternate pada Februari 2023 mengalami inflasi sebesar 1,85% (mto-m) atau 6,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 5,47% (yoy). Adapun kelompok yang memberikan andil inflasi secara tahunan terbesar yaitu kelompok transportasi. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi (yoy) sebesar 3,88%, dengan sumbangan inflasi berasal dari beberapa jenis ikan segar, cakalang diawetkan, dan beras.
“Sektor transportasi masih menjadi sektor dengan inflasi tertinggi yaitu sebesar 22,18% . Subkelompok yang mengalami inflasi yoy tertinggi, yaitu subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 35,60%. Andil inflasi terbesar berasal dari tarif angkutan udara (pesawat). Jika dibandingkan dengan regional PaPaMaMa, Kota Ternate sebagai pusat inflasi di Maluku Utara menjadi kota dengan tingkat inflasi tertinggi kedua setelah Kota Manokwari. Sementara itu, inflasi terendah dialami oleh kota Merauke dengan tingkat inflasi sebesar 4,15% (yoy),” lanjutnya.
Sementara itu, dari sisi produktivitas, Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) per Februari 2023 menunjukkan bahwa NTP di Maluku Utara berada di angka 103,50, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Maluku Utara berada di angka 104,24. Untuk neraca perdagangan, total ekspor kumulatif hingga akhir Februari 2023 tercatat USD1.595,37 juta dengan komoditas yang paling banyak diekspor berupa Ferro Nickel.
Sementara itu, komponen impor 2023 secara kumulatif tercatat sebesar USD283,61 juta dengan perlengkapan mesin pabrik sebagai komoditas yang Kementerian Keuangan Sekretariat Jenderal Perwakilan Kementeran Keuangan Provinsi Maluku Utara paling banyak diimpor.
Melangkah ke isu strategis regional, isu yang dibahas kali ini berupa perkembangan peluang investasi di sektor perikanan wilayah Maluku Utara. Seperti yang kita ketahui, seluruh wilayah di Maluku Utara dikelilingi oleh lautan, sehingga potensi perikanan di Maluku Utara sangat melimpah.
Berdasarkan informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 mencapai 319.924 ton atau mengalami peningkatan sebesar 11,01 persen dibandingkan tahun 2021. Adapun komoditas utama yang menjadi basis produksi di Maluku Utara adalah tuna, cakalang, tongkol, budidaya udang vaname, dan rumput laut.
Adapun industri pengolahan ikan sudah berkembang dan produknya banyak ditemukan di pasaran antara lain berupa ikan cakalang fufu, abon tuna, sambal roa, dan lain-lain. Meskipun demikian, masih diperlukan adanya standarisasi/legalisasi produk guna meyakinkan konsumen di pasar yang lebih besar.
Dalam media briefing ini juga dipaparkan analisis tematik regional berupa reviu kinerja program pengelolaan sampah, air bersih, dan sanitasi. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indeks Kinerja Penglolaan Sampah Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 50,25, naik 0,19 poin dari tahun sebelumnya.
Di Maluku Utara sendiri, berdasarkan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah Untuk Menangani Sampah, terdapat potensi timbulan sampah sebanyak 243.724 ton dengan target pengurangan sampah sebesar 63.334 ton pada tahun 2022. Dalam menyokong target pengurangan sampah tersebut, Maluku Utara memiliki beberapa fasilitas pengelolaan sampah, mulai dari 26 bank sampah,13 rumah kompos, 5 TP3SR/PDU/ITF, serta 5 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan jumlah fasilitas terbanyak di Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate. Meskipun demikian, Maluku Utara masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya pengelolaan persampahan regional kewenangan provinsi.
Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak, baik itu pemerintah daerah hingga masyarakat agar dapat mewujudkan pengelolaan sampah regional yang lebih teratur dan terpadu, sehingga tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan di darat maupun laut Maluku Utara. Selain pengelolaan sampah, penyediaan air bersih dan sanitasi layak juga tak kalah pentingnya. Sebagai tujuan 6 dari Sustainable Development Goals (SDGs), telah ditetapkan target dan indikator yang terukur untuk mewujudkan hal tersebut.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari KLHK Maluku Utara pada tahun 2021 tercatat sebesar 77,32, berada di atas IKLH Nasional. Walaupun sudah berada di atas angka nasional, akan tetapi masih terdapat potensi semakin menurunnya kualitas udara, air, dan air laut seiring berkembangnya kawasan-kawasan industri. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2022, volume air bersih yang disalurkan sebanyak 20.462 ribu m3. Dengan persentase rumah tangga akses layanan sanitasi layak sebesar 77,44 % dan persentase rumah tangga akses layanan sumber air minum layak sebesar 88,1 %.
“Guna mendukung program pengelolaan sampah, penyediaan air bersih dan sanitasi layak, terdapat dukungan APBN sebesar Rp51,33 Miliar untuk penyediaan sanitasi layak dan air bersih yang berasal dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, serta Kementerian Desa & PDTT.
Sementara itu, dari sisi APBD, terdapat dukungan berbagai macam program, misalnya Kementerian Keuangan Sekretariat Jenderal Perwakilan Kementeran Keuangan Provinsi Maluku Utara pengelolaan persampahan dan sumber daya air, serta DAK Fisik dari bidang air minum dan sanitasi yang pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp39,95 Miliar,” terang Mujab.
“Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah, air minum, dan sanitasi yang layak bagi wilayah Maluku Utara, terdapat beberapa rekomendasi yang kami berikan. Misalnya melalui koordinasi dan supervisi pengelolaan sampah hingga perluasan alternatif pembangunan fasilitas pengelolaan sampah dan air bersih oleh pemerintah pusat. Serta tak lupa pengembangan sistem TPA/TPST, pengembangan SPALD Regional, serta pengendalian dan pemanfaatan air tanah oleh pemerintah daerah.” Tutup Mujab di hadapan para media dan peserta Torang Pe APBN Edisi Maret 2023.(rls/SMG)
