JAILOLO – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, diminta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat enam desa kepada Presiden RI Joko Widodo. Hal ini di ungkapkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, Mahdin Husen di Kantor DPRD Halbar, Selasa(27/9/2022).

Menurut Mahdin, Persoalan batas wilayah antara Halbar-Halut yang di elukan-elukan masyarakat enam desa itu harus di selesaikan, dan ini kesempatan baik oleh Pemda Halbar untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang nomor satu di negara ini.

“Persoalan 6 desa ini sangat urgen dengan lahirnya permendagri 60 dan ini merupakan kesempatan baik untuk pemerintah daerah menyampaikan aspirasi masyarakat 6 desa kepada presiden di saat beliau mengunjungi Halbar Rabu(18/9)besok,”katanya.

Ia bilang, Pemda Halbar sangat berpeluang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat enam desa karena mendapat kesempatan bertemu langsung dengan presiden RI.

“Jadi ini pulang yang sangat baik bagi Pemda Halbar dalam menyampaikan persoalan enam desa kepada Presiden RI,”ujar, Mahdin.

Ia mendesak Bupati dan Wakil Bupati Halbar agar lebih jelih melihat kesempatan baik ini sehingga polomik yang terjadi di enam desa dapat terselesaikan dengan baik.

“Persoalan 6 desa ini sudah hampir 20 tahun lebih tidak bisa di selsaikan, maka pemerintah daerah harus meminta kepada Pak Presiden untuk menginterfensi agar supaya penyelesaian 6 desa antara Halbar dan Halut dapat berjalan dengan baik,”ungkapnya.(J0-1)