HALTIM, JURNALONE.id – Kisruh pembentukan adat yang diduga dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan suku togutil mendapat perhatian khusus dan teguran keras dari Kesultanan Tidore. Hal ini disampaikan Kepala Sekretariat Kesultanan Tidore Iskandar Alting (Ou Mayor) di wawancarai melalui via whatsapp, Jumat (9/9/22).
Iskandar mengatakan bahwa, daerah yang ada di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, adalah wilayah Sangaji maba, kemudian di sekitar Desa Lolobata Wasile ada adat Gimalaha Lolobata. Artinya bahwa, di bawah Sangaji itu ada Gimalaha Lolobata yang masuk dalam wilayah Kesultanan Tidor.
Untuk itu, segala sesuatu yang ada di sana (Wasile) diberikan Sultan kepada para pemangku adat supaya mengelola daerahnya untuk memenuhi hajat hidup semua masyarakat adat, termasuk suku yang mendiami daerah tersebut.
“Kalo ada yang membentuk adat lagi selain adat yang sudah ada ini itu tidak di benarkan karena tidak ada adat didalam adat”, tegas Iskandar.
Dijelaskan Iskandar, dalam pembentukan suatu adat itu ada jalurnya, misalnya ada yang mengatakan bahwa ini bukan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore itu keliru dan kami juga sudah menelusuri asal usul dari bapak stenly. Jadi bapak Stenly ini masuk dari keluarga perempuan sehingga kami sampaikan bahwa, dalam meneruskan tahta atau menjadi seorang kepala suku itu harus garis keturunannya pria bukan dari keturunan perempuan.
” Kalao pun mau mengangkat seseorang harus berkoordinasi dengan Kesultanan Tidore, setiap bobato yang ada wilayah Kesultanan Tidore kalo secara hirarki keturunan, kemudian pemangku jabatan itu meninggal dunia, maka mengangkat lagi pejabat yang baru, itu harus berkoordinasi dengan Kesultanan Tidore. Kemudian pelantikan kami atur jadwalnya untuk kami lantik tapi diluar dari semua itu tidak ada maka tidak diakui”, ucapnya.
” Memang ada utusan dari mereka ke Kesultanan tidore tapi kami sampaikan bahwa tidak ada adat didalam adat, jadi semua adat di wilayah Kesultanan Tidore itu sudah jelas dari jaman dahulu dan tidak ada konflik di dalamnya kalau ada konflik itu berarti ada kepentingan yang di bangun”, tambahnya.
Dia menegaskan kalau memang mau bentuk adat harus di luar wilayah Kesultanan Yidore jangan di Haltim. ” Kalo semisal mau bentuk adat sendiri di luar dari adat Kesultanan Tidore maka mereka harus bergeser dari wilayah itu atau di luar wilayah Kesultanan Tidore karna wilayah Kesultanan tidore sudah jelas di bawa oleh sangaji maba, patani dan weda itu sudah ada di ribuan tahun lamanya”, ucapnya.
Iskandar juga mengatakan, pihaknya tetap berpatokan apa yang telah digariskan oleh Kesultanan Tidore karna wilayah Kesultanan Tidore jauh sebelum peradban ini sudah ada, jangan karena sekarang kita sudah ada kemajuan jaman terus coba coba untuk menetapkan adat di dalam adat.
” Kita punya orang tua dulu tidak pernah protes dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Kesultanan, sekarang baru anak anak cucu yang merasa diri pintar terus tidak mengakui lagi apa yang sudah digaris kan oleh para leluhur termasuk di leluhur leluhur di dalamnya, berharap selalu menjaga kedamaian dan jangan gampang terprovokasi dari pihak mana pun, kami juga tetap akan memantau dan kita jaga supaya berjalan dengan aman”, harapnya. (Iman/SMG)
