TERNATE – Percepatan pembagunan suatu daerah tentuh menjadi harapan semua orang, apalagi seorang kepala daerah.
Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara misalnya, Bupati Aliong Mus bersama Wakil Bupati Ramli, terus berupaya mendorong program prioritas pembaguan daerah agar ticiptanya kesejahteraan masyarakat.
Namun kata Bupati, program prioritas AMR untuk pembaguan Kabupaten Pulaua Taliabu, membutuhkan anggaran yang besar dan tak mampu mengandalkan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) saja.
Selain itu, pembangunan Taliabu masih membutuhkan waktu juga dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut dengan harapan anggaran pembangunan yang berpihak kepada masyarakat itu dapat terwujud sesuai harapan masyarakat.
Dengan itu, Bupati berharap Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar lebih berpihak kepada pembagunan di Kabupaten Pulau Taliabu, dimana selama ini dinilai masih belum berpihak seperti daerah lain di wilayah Maluku Utara, untuk angaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi.
” Hingga akan berakhirnya masa periode Gubernur, Taliabu itu tidak diperhatikan, anggaran kita sangat terbatas, pembangunan di Taliabu pastinya berharap dari alokasi anggaran umum. Belum kita membayar gaji ASN yang mencapai Rp130 miliar, sementara DAU Taliabu hanya Rp 329 miliar per tahun. Untuk ADD saja Rp 32 miliar itu sebesar 10 persen, belum DPR dan operasional,” ungkap Bupati kepada awak media pada, Rabu (6/7/22).
Meski terbilang minimnya perhatian Pemerintah Provinsi terhadap pembagunan infastruktur di Kabupaten Pulau Taliabu, Bupati optimis program prioritas AMR bakal terus digenjot demi terciptanya keadilan kepada seluruh masyarakat Taliabu.
” DBH dari Provinsi sampai sekarang dibayar belum lunas, totalnya Rp 12 miliar, kita terbantukan dengan DBH dari tambang setelah tambang mulai berproduksi dari tahun 2018 sekarang sudah tahun 2021 anggaran Taliabu Rp 56 miliar per tahun,” ujar politisi Partai Golkar itu. (red/SMG)
