You are here
Home > ADVERTORIAL > Daut Ismail: Menunggu SK Kementerian Status Jalan di 4 Kabupaten Kota Jadi Jalan Provinsi

Daut Ismail: Menunggu SK Kementerian Status Jalan di 4 Kabupaten Kota Jadi Jalan Provinsi

Sofifi, Jurnalone.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Provinsi Maluku Utara masih menunggu SK resmi dari Kementerian PUPR RI guna mengambil ahli status tanggung jawab jalan di empat kabupaten kota untuk menjadi jalan provinsi.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Maluku Utara, Daut Ismail ketika dikonfirmasi, Selasa (3/8/21) di Sofifi. Ia menjelaskan, hal itu jika progresnya sudah ada maka otomatis kita akan lakukan penyesuaian – penyesuaian kembali terhadap ruas jalan.

Sebelumnya, kata Daut Ismail, menang di SK jalan yang dibuat tahun 2015 kami belum mengakomodir beberapa ruas jalan yang ada di empat kabupaten. Dimana jalan provinsi adalah jalan yang harus memiliki SK langsung yang ditandatangani oleh gubernur, tetapi berdasarkan SK fungsi jalan itu sementara masih milik masing-masing kabupaten kota.

Lanjut, total panjang jalan yaitu 1.276,80 km dan itu yang tertera di dalam SK gubernur dengan nomor 227 tahun 2016. Proses itu dimulai tahun 2015 kita minta ke kabupaten kota untuk mengusulkan ruas-ruas jalan yang kemudian dialihkan fungsi untuk menjadi kewenangan provinsi untuk pelimpahan.

“Jadi memang mekanismenya seperti itu, sementara daerah kabupaten kota mengusulkan kepada gubernur untuk ditempatkan sebagai jalan provinsi tampa merubah sedikitpun. Misalnya apa yang diusulkan kabupaten kota , kemudian akan di SK kan oleh gubernur, “kata Daud.

Daud juga menjelaskan, tetapi jalan secara teknis melalui tahapan-tahapan verifikasi, bukan semerta-merta tetapi harus melewati verivikasi. Karena itu, saat ini kita masih menunggu SK Nasional dan apabila sudah ada maka kita akan revisi kembali SK gubernur.

” Kenapa harus di revisi, karena kita takutkan jangan sampai kemudian kabupaten kota mengusulkan jalan yang kemudian masuk pada dua kewenangan, apakah masuk jalan nasional atau jalan provinsi. Oleh sebab itu, sambil menunggu perubahan kita menunggu SK dari menteri PUPR,” ucapnya.

Dikerahui, empat kabupaten yang belum terakumudir diantaranya, Kabupaten Taliabu, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur itu tidak terakomodir dalam SK, tetapi dalam pelaksanaan kita sudah pernah menangani. (Ad/02)

Leave a Reply

Top
error: Content is protected !!