You are here
Home > HUKRIM > Harapkan Pemerintahan Yang Bersih, Gubernur Malut Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi

Harapkan Pemerintahan Yang Bersih, Gubernur Malut Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi

TERNATE, JO – Dalam Meningkatkan Pajak Daerah dan Realisasi Penyelamatan Aset se-Maluku Utara tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Otoritas Jasa Keuangan, PT. PLN, Bank Maluku Malut, dan Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan di Aula Melati Ternate. (12/11/2020).

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, dalam sambutanyanya mengatakan bahwa, Sebagai kepala daerah provinsi dan perpanjangan tangan tugas-tugas pemerintah pusat di daerah, saya dan kita yang hadir pada kegiatan ini memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap semua bentuk penyelenggaraan pemerintahaan di daerah. Menata sebuah pemerintahan yang bersih dari korupsi membutuhkan seorang kepala daerah yang berintegritas dan berkomitmen besar.

“Pada pemerintahan yang kedua ini, saya mengawali dengan menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta untuk meminta dukungan sekaligus mengawasi saya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala daerah.” Ungkap orang nomor satu Malut itu.

Lanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK memiliki tugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

“Momentum rapat koordinasi pencegahan hari ini akan menjadi bagian yang penting bagi kita untuk mendengarkan arahan dan sekaligus laporan tindaklanjut rencana aksi pencegahan korupsi di wilayah Maluku Utara. Semoga dalam pertemuan ini dapat mendorong pencapaian MCP di Provinsi Maluku Utara menjadi lebih baik.” Harapnya.

Kepala Satuan Tugas Wilayah I KPK RI Yudhiawan Wibisono mengatakan bahwa tugas dan wewenang KPK sesuai dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2019 adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan tindak pidana korupsi, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Kata Yudhiawan, untuk program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah terdiri dari APIP, Perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.

“Ada beberapa program penyelamatan keuangan dan aset daerah yakni program sertifikasi aset, penyelesaian aset bermasalah, penertiban fasos dan fasum sebagai aset pemkab/pemkot, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, dan penyelesaian piutang pajak dan inovasi peningkatan pajak daerah,”ungkapnya.

Sementara itu, kepala Kantor OJK Regional Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara Darwisman menyampaikan bahwa OJK sangat mengapresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan data publikasi melalui laman jaringan pencegahan Korupsi Jaga.Id tercatat bahwa capaian MCP Provinsi Maluku Utara sebesar 71,57% atau berada pada peringkat ke 33 dari 543 Pemerintah daerah.

“Dengan adanya program-program yang terus kita galakan ini, capaian-capaian dapat terus meningkat kedepannya”.harapnya.

Disela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Tersebut dilakukan penandatanganan MOU di bidang keperperdata dan tata usaha negara oleh Dirut PT. Bank Maluku Malut dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Bank Maluku Malut dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Selain itu, dilakukan penyerahan sertifikat tanah pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara online dari Kakanwil BPN kepada Gubernur Maluku Utara, Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PT. PLN, dan kepala daerah yakni walikota Ternate, pjs. Walikota Tikep, Bupati Halmahera Selatan, Bupati Pulau Morotai, Pj. Bupati Halmahera Timur, Pjs. Bupati Halmahera Utara.

Selain itu juga, dilakukan Penandatanganan Mou dan PKS terkait Implementasi tax Online System dilakukan oleh Bupati/walikota dengan Dirut Bank Maluku Malut.Selanjutnya dilakukan penyerahan PSU oleh pengembang kepada walikota Ternate.

Dilakukan juga, penandatanganan Mou integrasi KSWPD dan Optimalisasi PAD se Maluku Utara antara Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Maluku Utara. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPKAD Provinsi Maluku Utara dengan PTSP Provinsi Maluku Utara, BPKAD Provinsi Maluku Utara dengan PTSP Kabupaten/kota, dan PTSP Provinsi Maluku Utara dengan BPKAD Kabupaten/kota se Maluku Utara.

Rapat Koordinasi itu diakhiri dengan Pengukuhan Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Maluku Utara oleh Gubernur Maluku Utara berdasarkan SK dengan Nomor 416/KPTS/MU/2020 tanggal 2 November 2020 tentang pembentukan Komite Advokasi Daerah Maluku Utara yang di ketuai Ir. Gajali Abd. Mutalib, Sekretaris Dr. Kasman Hi. Ahmad.(red)

Leave a Reply

Top
error: Content is protected !!